Jawa Tengah - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk memberikan kemudahan yang optimal kepada masyarakat. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, teliti, dan akurat di sektor agraria dan tata ruang
Ossy Dermawan menyampaikan bahwa pelayanan yang cepat harus tetap mengutamakan ketelitian dan kehati-hatian karena produk Kementerian ATR/BPN memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pegawai harus bekerja lebih teliti, akuntabel, dan mempertimbangkan manajemen risiko.
Kementerian ATR/BPN telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu langkah tersebut adalah meningkatkan kemampuan manajemen risiko di seluruh jajaran pegawai. Selain itu, pemanfaatan teknologi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan risiko kesalahan manusia ¹.
Dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Semarang pada Jumat (3/1/2025), Ossy Dermawan menyempatkan diri berkeliling ke berbagai ruang kerja. Ia menyapa para pegawai dan memberikan motivasi agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ossy Dermawan menilai Kantah Kabupaten Semarang dan kantor-kantor pertanahan di Jawa Tengah telah berusaha memberikan pelayanan terbaik. Namun, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Ia berharap kunjungan ini dapat memotivasi pegawai untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja
Langkah strategis yang ditekankan dalam kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat profesionalisme di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian ATR/BPN juga mengedepankan peran teknologi. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan risiko kesalahan manusia.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memberikan kemudahan yang optimal kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik