Jakarta, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) guna menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan di sektor kehutanan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait serta dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Rabu (05/02)
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa tumpang tindih lahan telah memicu konflik sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan. “ILASP menjadi solusi untuk memastikan integrasi data dan sistem pertanahan serta tata ruang. Dengan ini, alokasi lahan akan lebih transparan dan akurat,” ujarnya. Proyek ini diharapkan menjadi fondasi dalam merapikan tata kelola lahan nasional yang selama ini terfragmentasi.
Rakor kali ini fokus pada sinkronisasi kebijakan antarinstansi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah. Salah satu poin krusial adalah harmonisasi data spasial dan administrasi pertanahan yang selama ini tumpang tindih akibat perbedaan basis regulasi dan lemahnya koordinasi.
Menteri Nusron menjelaskan, sebelum ILASP, setiap sektor memiliki sistem pencatatan lahan sendiri-sendiri. “Contohnya, lahan yang dianggap hutan oleh KLHK bisa tercatat sebagai area transmigrasi atau perkebunan di instansi lain. Ini memicu klaim ganda,” paparnya. Melalui ILASP, seluruh data akan dikonsolidasikan dalam satu platform terpadu berbasis teknologi digital untuk meminimalisir disparitas informasi.
Proyek ILASP juga akan mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi dan perumahan yang kerap bersinggungan dengan klaim kehutanan. “Kami akan prioritaskan resolusi konflik di wilayah rawan, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua,” tambah Nusron. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.
Untuk mendukung implementasi, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pelatihan teknis bagi aparat daerah dan menyiapkan anggaran khusus. “Kami targetkan dalam 6 bulan ke depan, sistem ILASP sudah terhubung dengan database semua kementerian terkait,” jelasnya. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan satelit penginderaan jauh dan artificial intelligence (AI) untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara real-time.
Para peserta rakor menyambut positif langkah integrasi ini. Perwakilan KLHK menyatakan komitmennya untuk menyinkronkan data kawasan hutan, sementara Kementerian PUPR siap menyesuaikan rencana tata ruang berbasis hasil ILASP. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mencegah kerugian ekonomi dan ekologis akibat tumpang tindih kebijakan.
Menutup rakor, Menteri Nusron menekankan bahwa ILASP bukan sekadar proyek administratif, tetapi upaya membangun tata kelola lahan yang berkeadilan. “Ini momentum untuk memperbaiki masa lalu dan memastikan pembangunan kedepan berjalan tertib, sesuai dengan prinsip sustainable development,” tegasnya. Dengan ILASP, pemerintah berharap konflik lahan dapat turun 50% pada akhir 2026.