Bandung, – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menjadi pembicara utama dalam Seminar dan Talkshow Diskusi Publik yang digelar oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD). Acara ini mengusung tema “Irisan Otonomi Daerah dengan Pelaksanaan Fungsi Kementerian ATR/BPN di Daerah”, menarik minat ratusan peserta dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Dalam paparannya, Harison menegaskan bahwa otonomi daerah menuntut pembagian urusan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. “Kolaborasi yang solid antara kedua pihak mutlak diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, daya saing daerah meningkat, dan potensi lokal dapat diberdayakan secara maksimal,” ujarnya.
Harison juga menjelaskan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung otonomi daerah, khususnya terkait pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia mencontohkan bagaimana kebijakan pertanahan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dapat mengurangi konflik lahan sekaligus mendorong investasi yang berkelanjutan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sosialisasi regulasi agraria kepada pemerintah daerah. “Masih banyak pemda yang belum sepenuhnya memahami kewenangan mereka dalam urusan pertanahan. Di sinilah ATR/BPN hadir sebagai fasilitator,” tambah Harison.
Diskusi pun berlanjut ke tantangan implementasi otonomi daerah, seperti tumpang tindih regulasi dan kapasitas SDM yang beragam. Harison menekankan perlunya pendekatan capacity building dan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi pertanahan di daerah.
Acara yang berlangsung interaktif ini juga dihadiri oleh dosen FH UNPAD serta perwakilan dinas terkait dari Jawa Barat. Para peserta antusias menyampaikan pertanyaan, mulai dari isu reforma agraria hingga resolusi sengketa tanah berbasis kearifan lokal.
Menutup sesi, Harison berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi jembatan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. “Dengan dialog terbuka, kita bisa menemukan solusi inovatif untuk masalah agraria dan tata ruang di era otonomi daerah,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian public lecture FH UNPAD yang bertujuan memperkaya wawasan mahasiswa akan isu-isu hukum aktual. Kehadiran Harison dinilai memperkaya perspektif peserta tentang kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam sektor agraria.