JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa, berbagai program keuangan pemerintah yang menyasar pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus didorong untuk penyerapan dan efektivitasnya.
Dia menyadari di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak mudah, perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua 2025 ini.
Meskipun hal tersebut menunjukkan daya tahan yang baik, namun katanya, memang angka pertumbuhan itu perlu terus ditingkatkan termasuk tentunya memperkuat basis utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Masih adanya gap antara kapasitas penyediaan pembiayaan dengan tingginya potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, terutama yang terjadi di daerah-daerah," katanya, dalam rakornas TPAKD 2025, Jumat (10/10/25).
Mahendra Siregar mengatakan, per Agustus 2025, porsi kredit UMKM di perbankan justru tercatat turun.
Dia menerangkan, porsi kredit UMKM hanya berada pada kisaran 19 persen dari total kredit pembiayaan yang diberikan perbankan dengan tingkat pertumbuhan yang melambat hanya mencapai 1,35 persen.
Melihat kondisi tersebut, Mahendra Siregar menilai situasi saat ini merupakan pengingat bagi semua pihak akan pentingnya upaya perluasan akses keungan bagi para pelaku UMKM.
"Agar inklusi keungan bagi pelaku UMKM ataupun masyarakat yang saat ini terpaksa menggunakan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan," ujar dia.
Ketua Dewan Komisioner OJK ini berharap program hapus tagih bagi pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat diperpanjang.
Sehingga dengan demikian diharapkan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh dan UMKM dapat maju dengan akses pembiayaan yang mudah.
"Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait hapus buku, hapus tagih di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya," tutupnya.