SERIBUPARITNEWS.COM,TEMBILAHAN - Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir Hj. Zulaikhah Wardan memimpin rapat evaluasi hasil monev pelaksanaan 10 program pokok PKK hasil Rakornas IX, bertempat di ruang rapat kediaman Bupati, sabtu (29/10/2022).
Turut hadir dalam rapat, Kadis DP2KBP3A, Kadis Pendidikan, Kadis PMD, Kadis Perkim, Kadis Kesehatan, Sekretaris Disducapil, pengurus PKK Kab.Inhil, Camat Kempas,Kades Sungai Gantang,Ketua TP PKK Kempas,
Ketua TP PKK Desa Sei.Gantang
Dalam rapat ini juga di bahas Tindaklanjut percepatan kegiatan pilot project gerakan keluarga sehat tangguh tanggap bencana dengan PHBS di desa sungai gantang.
Hj. Zulaikhah dalam arahannya mengatakan, hal penting yang perlu ditindak lanjuti antara lain mensinergikan program kerja TP-PKK melalui 10 program pokok PKK.
Dalam rapat ini Hj. Zuliakah juga menginstruksikan kepada OPD terkait agar bersinergi bersama PKK Kab. Inhil dalam rangka mendukung hasil Rakornas IX PKK tahun 2021.
Terkait percepatan kegiatan pilot project di desa sungai gantang, Ketua TP PKK Inhil juga mengintruksikan kepada OPD terkait dapat memprogramkan kegiatan yang terkait dengan 10 indikator Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS).
"Semoga kita bisa mewujudkan desa Sungaai Gantang sebagai desa percontohan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2024", ujar Bunda Paud inhil ini.
Lebih lanjut di katakan Bunda Ikha, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat pertemuan lanjutan yang akan membahas tentang program prioritas masing-masing pokja bersama OPD terkait, di mana masing- masing pokja diharapkan mempunyai program prioritas atau satu pilot projek sesuai hasil rakernas IX PKK tahun 2021.
"Pada akhir bulan nopember ini akan dilakukan pertemuan kembali khusus membahas masalah evaluasi perkembangan pelaksanaan percepatan kegiatan pilot projek PHBS di sei gantang, yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD di desa sungai gantang",
Jika perlu kita akan ekspos tentang persiapan pelaksanaan pilot projek ini untuk Mendapatkan dukungan dana dari OPD terkait di tingkat provinsi maupun nasional mengingat kegiatan ini harus tuntas tahun 2024. tutup Hj. Zulaikhah.