Jakarta, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimplementasikan efisiensi anggaran sebesar 35,72% dari total anggaran sebelumnya, menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah senin (10/02)
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam rapat internal di Ruang Rapat 401 Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (10/02/2025).
Suyus Windayana menegaskan bahwa meski anggaran dipangkas, layanan masyarakat terkait administrasi pertanahan dan tata ruang tidak akan terganggu. “Kami tidak bisa menunda layanan ini. Target kinerja harus tercapai, dan hak masyarakat harus tetap dipenuhi. Hanya pola penggunaannya yang akan dioptimalkan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas layanan, melainkan mengefektifkan alokasi dana.
**Efisiensi Fokus pada Pengurangan Biaya Non-Essensial**
Menurut Suyus, penghematan dilakukan pada belanja operasional non-kritis seperti perjalanan dinas, rapat eksternal, dan pengadaan barang sekunder. Sementara itu, biaya pemeliharaan infrastruktur TI pendukung layanan online dan pelatihan SDM tetap dipertahankan. “Kami mengutamakan teknologi untuk memastikan proses layanan tetap cepat dan transparan,” tambahnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Inpres 1/2025 yang mendorong seluruh kementerian/lembaga memangkas belanja tidak produktif guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. ATR/BPN menjadi salah satu dari 35 instansi yang diinstruksikan melakukan realokasi anggaran untuk program prioritas nasional, seperti percepatan redistribusi lahan dan sertifikasi aset.
Kepala Biro Keuangan ATR/BPN, Ahmad Darwis, menyatakan bahwa seluruh unit telah menyusun rencana detail untuk memenuhi target efisiensi. “Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos anggaran. Yang tidak mendukung target kinerja langsung kami kaji ulang,” jelasnya. Ia juga memastikan bahwa insentif bagi pegawai tidak terkena dampak pemotongan.
Suyus menjamin bahwa program strategis seperti sertifikasi tanah gratis, resolusi konflik agraria, dan percepatan reforma agraria tetap menjadi prioritas. “Efisiensi justru memaksa kami berinovasi. Contohnya, layanan *online* yang sebelumnya hanya 80% akan kami naikkan ke 95% untuk mengurangi biaya layanan manual,” paparnya.
Koordinator LSM Agraria, Fitriani Soleh, mengapresiasi komitmen ATR/BPN menjaga layanan publik. “Efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan hak masyarakat. Kami akan memantau implementasinya agar tidak ada celah penyalahgunaan,” ucapnya. Dukungan juga datang dari DPR RI, yang mendorong transparansi laporan realisasi anggaran.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi ATR/BPN dalam menjaga produktivitas di tengah keterbatasan anggaran. Suyus menutup rapat dengan pesan tegas: “Efisiensi bukan akhir, tapi awal untuk bekerja lebih cerdas. Masyarakat tidak boleh dirugikan, dan kedaulatan agraria harus tetap tegak.” Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
GoogleNews
