Indragiri Hilir – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada Rabu, 24 September 2025. Dalam surat tersebut, HMI turut melampirkan dokumen berjudul SAPTASUARA – 7 Suara Rakyat, yang berisi koreksi dan evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal jalannya pembangunan di Negeri Seribu Parit.
“Kami tidak bermaksud melemahkan pemerintah, justru ini adalah wujud kepedulian terhadap daerah. Kritik dan evaluasi adalah vitamin demokrasi sekaligus penyeimbang kekuasaan,” ujarnya.
Dokumen SAPTASUARA menyoroti tujuh isu strategis yang dianggap mendesak untuk segera direspons, yakni:
1. Lingkungan dan HAM
2. Pendidikan dan Kemiskinan
3. Kesehatan
4. CSR dan Konflik Perusahaan
5. Infrastruktur dan Transportasi
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Ranperda
Namun hingga hari ini, surat permohonan audiensi yang dilayangkan HMI Cabang Tembilahan belum juga mendapat balasan dari DPRD Inhil. Muhammad Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lanjutan jika DPRD tetap diam.
“Kami menunggu iktikad baik DPRD untuk membuka ruang dialog. Jika dalam waktu dekat belum juga ada tanggapan, maka HMI Cabang Tembilahan akan turun ke jalan untuk menyuarakan langsung aspirasi rakyat,” tegasnya.
HMI berharap DPRD tidak mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan, karena SAPTASUARA adalah refleksi kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.
GoogleNews
