Indragiri Hilir, — Komitmen untuk mengoptimalkan penerimaan negara terus diperkuat oleh jajaran Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Hal tersebut tercermin dari keikutsertaan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Sugito, bersama para kepala seksi dalam kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Perkara Tindak Pidana Umum yang digelar secara daring kamis (27/11)
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Arico Novi Saputra, serta Kepala Seksi PAPBB, Maiman Limbong. Kehadiran pimpinan dan pejabat struktural ini menunjukkan keseriusan institusi dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara.
Optimalisasi PNBP dari perkara tindak pidana umum menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara di luar pajak. Dalam konteks penegakan hukum, PNBP tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata kontribusi aparat penegak hukum terhadap pembangunan nasional.
Di balik layar ruang kerja yang terhubung secara virtual, diskusi berjalan intens. Berbagai evaluasi, strategi peningkatan, serta pemahaman teknis pengelolaan PNBP dari perkara pidana umum dibahas secara komprehensif. Setiap poin disimak dengan seksama oleh jajaran Kejari Indragiri Hilir sebagai bekal penguatan kinerja ke depan.
Sugito dalam keterangannya menegaskan bahwa PNBP dari perkara tindak pidana umum memiliki peran strategis dalam menopang keuangan negara. “Optimalisasi PNBP bukan semata soal angka, tetapi tentang tanggung jawab moral kami sebagai aparatur negara untuk memastikan setiap potensi penerimaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang penting bagi seluruh jajaran. Menurutnya, dinamika penegakan hukum yang terus berkembang menuntut aparat kejaksaan untuk selalu adaptif, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam pengelolaan aset dan penerimaan negara yang bersumber dari proses hukum.
Sementara itu, Arico Novi Saputra menyampaikan bahwa optimalisasi PNBP dari perkara pidana umum harus sejalan dengan profesionalisme penanganan perkara. Setiap proses hukum, kata dia, harus tetap mengedepankan rasa keadilan tanpa mengesampingkan kewajiban negara dalam menarik penerimaan yang sah.
Di sisi lain, Maiman Limbong menekankan pentingnya sinergi lintas bidang dalam pengelolaan PNBP. Menurutnya, kolaborasi antara bidang tindak pidana umum dan pengelolaan barang bukti menjadi kunci agar setiap potensi penerimaan dapat tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung penguatan keuangan negara. Diharapkan, optimalisasi PNBP yang berkesinambungan dapat menjadi salah satu kontribusi nyata kejaksaan bagi pembangunan daerah dan nasional.
GoogleNews
