Pekanbaru – Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Pekanbaru menggelar dialog interaktif Riau Menyapa dengan topik "Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah", Selasa (06/01/2026). Dialog ini dipandu oleh host Tuti Fitri dan menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Dr Asep Riady, SSi, MM.
Dalam dialog, Dr Karmila Sari menegaskan bahwa BPS merupakan mitra strategis Komisi X DPR RI, khususnya dalam penyediaan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan di daerah, termasuk Provinsi Riau.
Menurutnya, kekuatan ekonomi Riau selama ini bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, serta UMKM. Namun, ia menyoroti bahwa manfaat ekonomi, terutama dari sektor pertambangan, belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh masyarakat, karena sebagian besar hasilnya masih berupa bahan mentah.
"Sektor perkebunan adalah yang paling langsung dirasakan masyarakat. Sementara pertambangan, karena masih mentah, perlu pengelolaan lanjutan agar daerah bisa menikmati nilai tambahnya, termasuk kontribusinya terhadap APBD," ujar Karmila.
Ia juga menekankan pentingnya daya beli masyarakat sebagai indikator utama pergerakan ekonomi daerah. Ketika daya beli meningkat, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa akan ikut bergerak, sehingga berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, Karmila mengingatkan bahwa sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan sosialisasi yang masif, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Data sensus harus akurat. Kesalahan data akan berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, BPS harus didukung, dan masyarakat serta pelaku usaha perlu diberi pemahaman agar tidak takut atau ragu saat didata," jelasnya.
Karmila juga mendorong pelibatan tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat daerah, hingga anggota DPRD dalam sosialisasi sensus, agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan partisipasi lebih optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Karmila menyoroti peran UMKM sebagai penopang ekonomi daerah. Ia menyebut UMKM relatif mudah tumbuh dan berkelanjutan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal inovasi produk.
"Banyak UMKM kita masih bersifat ikut-ikutan dan kurang inovatif. Padahal inovasi desain, kualitas, dan pemasaran digital sangat menentukan daya saing," katanya.
Ia berharap data BPS dapat dimanfaatkan untuk memetakan UMKM yang berpotensi naik kelas, menentukan sektor unggulan, serta menjadi dasar pembinaan terpadu oleh pemerintah daerah dan stakeholder, termasuk sektor swasta.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau Dr Asep Riady menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai Juni hingga Juli 2026. Sensus ini akan mencatat seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari jenis usaha, tenaga kerja, hingga nilai output.
"Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun dan mencakup seluruh unit usaha. Metodenya kini menyesuaikan perkembangan zaman," ungkap Asep.
Ia menjelaskan, selain metode kunjungan langsung (tatap muka), BPS juga akan memanfaatkan pendataan berbasis digital, seperti pengisian kuesioner secara mandiri melalui website, serta pendekatan daring lainnya bagi pelaku usaha yang sudah familiar dengan teknologi.
Namun demikian, Asep menegaskan bahwa metode konvensional tetap digunakan, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan digital.
"Kami mengombinasikan berbagai metode agar tidak ada yang terlewat. Jika tidak ada respons secara daring, petugas BPS tetap akan turun langsung ke lapangan," jelasnya.
Diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di Riau semakin memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi data pembangunan, sekaligus mendukung terwujudnya kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. (**)
GoogleNews
