PN Tembilahan IIkuti FGD Bahas Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan

TEMBILAHAN – Pengadilan Negeri Tembilahan menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dengan mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 April 2026, menjadi wadah penting bagi perwakilan pengadilan untuk menyerap dan memberikan masukan terkait regulasi terbaru.

Acara ini mengusung tema besar "Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan Pada Badan Peradilan Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung". Pembahasan ini sangat krusial mengingat jabatan kepaniteraan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran proses peradilan dan administrasi perkara di pengadilan.

Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan diwakili langsung oleh Wakil Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. Kehadiran beliau menandakan pentingnya perhatian pimpinan terhadap aspek pengembangan karier dan tata kelola sumber daya manusia yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Chandra Ramadhani dalam paparannya menjelaskan bahwa perubahan pola promosi dan mutasi ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Mahkamah Agung. Menurutnya, regulasi baru ini disusun untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi serta perkembangan tuntutan pelayanan hukum yang semakin baik di masyarakat.

"Kita perlu memahami secara mendalam mekanisme baru ini agar penempatan pejabat kepaniteraan nantinya benar-benar tepat orang, tepat tempat, dan tepat waktu," ungkap Chandra Ramadhani. Penempatan yang presisi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja seluruh unsur kepaniteraan dalam mendukung visi terwujudnya peradilan yang agung.

Lebih lanjut, Wakil Ketua menjelaskan bahwa rancangan peraturan ini juga menekankan pada aspek kompetensi dan kualifikasi. Setiap proses promosi maupun mutasi akan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, sehingga dapat memotivasi aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan profesionalisme kerja.

Dengan mengikuti FGD ini, seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tembilahan diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan sistem yang akan berlaku. Adaptasi terhadap kebijakan baru ini menjadi kunci agar pelayanan publik di lingkungan PN Tembilahan tetap berjalan efektif dan efisien tanpa hambatan birokrasi.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar seluruh masukan yang disampaikan dalam diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Peradilan Umum dalam menyempurnakan rancangan keputusan tersebut. PN Tembilahan siap mendukung penuh implementasi kebijakan baru demi terciptanya birokrasi peradilan yang semakin maju dan berintegritas.