PEKANBARU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak perusahaan untuk segera menetapkan standar harga kelapa secara objektif. Langkah ini dinilai mendesak menyusul anjloknya harga kelapa tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga menyentuh angka Rp1.800 per kilogram.
Penurunan harga komoditas utama tersebut dinilai sangat mengganggu perekonomian masyarakat Inhil secara keseluruhan. Mengingat sebagian besar warga di wilayah pesisir Riau tersebut menggantungkan sumber penghidupan utama keluarga mereka dari hasil perkebunan kelapa.
Politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan (Dapil) Inhil ini mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari para petani lokal terkait kemerosotan harga yang terbilang ekstrem. Jika sebelumnya harga kelapa berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, kini harganya merosot tajam menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram.
"Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram," ujar Andi Darma Taufik saat memberikan keterangan kepada media di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan tersebut, Andi berharap Pemprov Riau segera turun tangan memberikan solusi konkret. Penyelamatan harga kelapa dianggap vital untuk menjaga daya beli serta menopang stabilitas ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.
Selain pemerintah, legislator ini juga meminta perusahaan korporasi pembeli kelapa untuk membuka diri dan bersinergi dalam menentukan penetapan harga yang adil. Sinergi ini dinilai penting agar harga beli di tingkat petani dapat seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama produksi.
"Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir," jelasnya.
Ia menyebutkan, selama ini para petani di Inhil berada pada posisi lemah karena tidak memiliki acuan dasar resmi untuk mempertahankan harga tawar. Alhasil, masyarakat hanya bisa bersikap pasrah menerima fluktuasi harga yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, di mana penurunannya bisa terjadi berkala puluhan hingga ratusan rupiah dari hari ke hari.
GoogleNews
