Pekanbaru – Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Hasan (RSUD PH), dr. H. Firman Nurdiansah, M.Ked, Sp.THT-KL, M.M., secara langsung menghadiri kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau. Kehadiran beliau menandakan komitmen tinggi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan operasional sesuai dengan standar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kegiatan ini mencakup dua agenda utama, yaitu validasi self assessment pengisian aplikasi Harmoni dan bimbingan teknis (bimtek) mengenai manajemen risiko bagi BLUD di lingkungan Provinsi Riau. Sebagai pimpinan tertinggi di RSUD PH, dr. Firman memahami bahwa integrasi sistem pelaporan keuangan melalui Harmoni serta penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan kunci keberlanjutan layanan kesehatan publik yang akuntabel dan transparan.
Dalam sesi validasi self assessment, dr. H. Firman Nurdiansah menekankan pentingnya ketepatan dan kejujuran data dalam pengisian sistem Harmoni. Ia menjelaskan bahwa data yang akurat tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat rumah sakit. Dengan memvalidasi data secara mandiri sebelum diperiksa oleh auditor eksternal, RSUD PH berupaya meminimalisir temuan negatif dan meningkatkan skor kinerja instansi.
Selain aspek pelaporan keuangan, fokus utama kehadiran Direktur RSUD PH ini adalah untuk mendalami materi bimbingan teknis manajemen risiko. Dr. Firman menyatakan bahwa sebagai entitas BLUD, rumah sakit menghadapi berbagai dinamika risiko, mulai dari risiko operasional, finansial, hingga reputasi. Pemahaman mendalam terhadap identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko sangat diperlukan agar RSUD PH dapat tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian di sektor kesehatan.
Melalui partisipasinya dalam bimtek tersebut, dr. Firman mendapatkan wawasan terbaru mengenai kerangka kerja manajemen risiko yang direkomendasikan oleh BPKP. Ia berencana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam struktur organisasi RSUD PH, termasuk pembentukan unit atau tim khusus yang bertugas memantau potensi risiko secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya sadar risiko di seluruh lapisan staf medis maupun non-medis.
Dr. H. Firman Nurdiansah juga menyoroti bahwa transformasi menuju BLUD menuntut perubahan pola pikir manajerial dari sekadar pelayanan publik menjadi entitas yang efisien namun tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Validasi Harmoni dan pemahaman manajemen risiko adalah dua pilar pendukung transformasi tersebut. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh RSUD PH memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas layanan pasien.
Kehadiran direktur di kantor BPKP Provinsi Riau ini juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara RSUD PH dengan lembaga pengawasan. dr. Firman berharap adanya sinergi yang konstruktif, di mana BPKP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan panduan perbaikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi RSUD PH untuk menjadi rumah sakit rujukan yang terpercaya dan profesional di Provinsi Riau.
Lanjut kembali dr. H. Firman Nurdiansah, M.Ked, Sp.THT-KL, M.M., menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan validasi dan bimtek ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesionalnya sebagai pemimpin. Ia mengajak seluruh jajaran RSUD PH untuk mendukung implementasi hasil dari kegiatan ini, demi terwujudnya tata kelola rumah sakit yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi demi kepuasan masyarakat Riau.
GoogleNews
