TEMBILAHAN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 1 Cabang Tembilahan kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pelabuhan. Pada Rabu, 5 Agustus 2026, perusahaan negara ini melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tembilahan. Agenda ini menjadi bagian penting dari sinergi antara operator pelabuhan dan regulator maritim di wilayah Indragiri Hilir.
Kegiatan Coklit kali ini secara khusus membahas dua isu strategis, yaitu realisasi konsesi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk periode Juli 2025. Sebagai langkah rutin yang telah dijadwalkan setiap bulan, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data keuangan dan operasional yang dilaporkan oleh Pelindo sesuai dengan catatan yang dimiliki oleh otoritas pelabuhan. Hal ini diperlukan untuk menjaga integritas data serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, General Manager Pelindo Tembilahan diwakili oleh Janfryadi Tumanggor. Kehadiran Jafryadi mewakili pimpinan cabang menegaskan pentingnya koordinasi tingkat manajemen dalam setiap proses verifikasi data. Ia hadir didampingi oleh tim terkait untuk memberikan penjelasan rinci serta menjawab berbagai pertanyaan yang muncul selama sesi pembahasan berlangsung, sehingga proses coklit dapat berjalan lancar dan efektif.
Janfryadi Tumanggor menjelaskan bahwa pelaksanaan Coklit merupakan mekanisme kontrol internal dan eksternal yang vital bagi Pelindo. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah upaya kolaboratif untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian data sejak dini. Dengan adanya dialog langsung antara Pelindo dan KSOP, kedua belah pihak dapat segera menyelesaikan temuan-temuan minor sebelum berkembang menjadi isu yang lebih kompleks.
Menyinggung topik konsesi, Janfryadi menyampaikan bahwa Pelindo Tembilahan terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan aset pelabuhan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ia menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan area konsesi menjadi kunci utama untuk menghindari sengketa di masa depan. Data yang disajikan dalam Coklit periode Juli 2025 menunjukkan bahwa penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen konsesi.
Sementara itu, terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Janfryadi memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur pendapatan yang dihasilkan dari jasa kepelabuhanan selama bulan Juli 2025. Ia memastikan bahwa seluruh perhitungan tarif jasa telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Komitmen Pelindo dalam menyetorkan PNBP tepat waktu juga ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap negara.
Melalui forum Coklit ini, tercapai kesepahaman antara Pelindo Tembilahan dan KSOP Kelas IV Tembilahan mengenai data yang diverifikasi. Jafryadi mengapresiasi keterbukaan dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh pihak KSOP dalam melakukan pemeriksaan. Ia berharap bahwa hasil dari Coklit ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kepelabuhanan serta peningkatan efisiensi operasional di Pelabuhan Tembilahan.
Agenda rutin bulanan ini membuktikan bahwa Pelindo Regional 1 Cabang Tembilahan konsisten dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Dengan terjalinnya komunikasi yang intensif antara operator dan regulator, diharapkan iklim usaha di sektor maritim Tembilahan semakin kondusif, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kepuasan pengguna jasa pelabuhan.
GoogleNews
