Tembilahan - Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai garda terdepan dalam administrasi kepemilikan tanah, instansi ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, atau yang dikenal sebagai #SobATRBPN, untuk bersama-sama melawan maladministrasi. Langkah ini diambil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan publik yang prima tidak dapat dicapai hanya oleh penyelenggara layanan semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kerja sama dari semua pihak. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa setiap proses pelayanan memerlukan perhatian khusus, baik dari internal pegawai maupun dari masyarakat selaku penerima layanan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas proses administrasi pertanahan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, komunikasi yang efektif, kepedulian terhadap standar prosedur, serta pengawasan bersama menjadi pilar penting. Melalui mekanisme pengawasan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir berupaya mewujudkan pelayanan yang semakin mudah diakses, jujur dalam pelaksanaan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan pendaftaran tanah diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan.
Gerakan "Ayo Lawan Maladministrasi" yang digaungkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup berbagai bentuk perilaku negatif yang harus diberantas. Salah satu fokus utama adalah menindak tegas segala bentuk perilaku atau perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi selama proses pelayanan berlangsung. Instansi ini menegaskan bahwa legalitas adalah harga mati dalam setiap transaksi dan administrasi pertanahan.
Selain itu, penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat atau pegawai merupakan pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir juga secara ketat mengawasi adanya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh petugas. Setiap pegawai diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme tinggi untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat merugikan masyarakat.
Masalah klasik seperti penundaan berlarut-larut dalam penyelesaian berkas dan ketidakmampuan memberikan pelayanan juga menjadi sorotan utama. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk menghilangkan budaya tidak kompeten dan penyimpangan prosedur operasional standar. Efisiensi waktu dan ketepatan prosedur menjadi indikator kinerja yang akan terus dipantau untuk memastikan kepuasan para pemohon layanan.
Integritas aparatur juga dijaga dengan menolak keras segala bentuk permintaan atau penerimaan imbalan di luar ketentuan resmi, serta bertindak tidak patut. Sikap berpihak kepada golongan tertentu, praktik diskriminasi, dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan administrasi tanah dilarang keras. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
Dengan penegakan disiplin yang ketat dan dukungan penuh dari masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir optimis dapat menciptakan ekosistem pelayanan pertanahan yang bebas dari maladministrasi. Mari bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara dengan terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif. Hanya melalui kolaborasi yang kuat antara penyelenggara dan masyarakat, pelayanan publik yang ideal dapat terwujud secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.
GoogleNews
