Indragiri Hilir, — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Khomsadi, menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik pertanahan, terutama di kawasan perbatasan wilayah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Teknis Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik Kawasan Perbatasan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Kamis (13/11/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Indragiri Hilir, Hady Rahman, tersebut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk pejabat struktural Kantor Pertanahan dan tim teknis lintas instansi. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk membangun kesepahaman dalam menghadapi berbagai permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan, baik antar masyarakat maupun antar wilayah administrasi.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Khomsadi menekankan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasi dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berwenang. “Masalah pertanahan, apalagi di kawasan perbatasan, sering kali melibatkan banyak kepentingan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan instansi teknis lainnya agar solusi yang dihasilkan benar-benar adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Khomsadi juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, sengketa lahan yang berlarut-larut dapat menghambat proses pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. “Kantor Pertanahan berkomitmen untuk terus memperkuat kepastian hukum melalui percepatan sertifikasi, penataan batas wilayah, serta penegakan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Indragiri Hilir siap memberikan dukungan teknis dan data spasial yang akurat sebagai dasar dalam penyelesaian konflik. “Data pertanahan yang valid menjadi kunci utama dalam mengurai permasalahan. Kami siap berkolaborasi dalam menyediakan peta dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas langkah-langkah strategis, mulai dari mekanisme koordinasi antarinstansi hingga peningkatan kapasitas tim penyelesaian sengketa. Muhammad Khomsadi menilai bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. “Melalui pertemuan teknis ini, kita dapat menyatukan persepsi dan langkah agar penyelesaian masalah pertanahan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien,” katanya.
Khomsadi berharap hasil dari rapat teknis ini dapat menjadi pedoman dalam penanganan berbagai kasus pertanahan di masa mendatang, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tumpang tindih klaim lahan. Ia juga menegaskan bahwa Kantor Pertanahan siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi pertanahan.
“Dengan kerja sama yang kuat dan komunikasi yang terbuka, saya yakin kita mampu menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indragiri Hilir,” tutup Muhammad Khomsadi dengan optimis.
GoogleNews
