Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau memastikan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melampaui target nasional sekaligus mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, peningkatan keaktifan menjadi salah satu fokus kedepan.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026, sekaligus EvaluasiPelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau Tahun 2025 dan Upaya yang akan dilakukan Tahun 2026.
Pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi hadir bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Riau. Digelar di ruang rapat Sekda kantor Gubernur Riau Rabu (25/2/2026).
Deputi BPJS Kesehatan Wilayah II, Octovianus Ramba, menyampaikan berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Riau tercatat 7,258 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,192 juta jiwa atau 99,09 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN. Sementara itu, peserta yang berstatus aktif tercatat sekitar 5,8 juta jiwa atau 80,5 persen.
"Dengan capaian tersebut, Provinsi Riau dinyatakan telah memenuhi target cakupan minimal 99 persen sebagaimana ditetapkan secara nasional. Untuk tahun 2026, target keaktifan peserta ditetapkan minimal 83,5 persen, " katanya.
Sekda Riau Syahrial Abdi mengatakan, menurutnya peningkatan keaktifan harus dimulai dari koreksi tahap awal. Validasi dan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi langkah penting agar status kepesertaan benar-benar sesuai kondisi riil.
“Data harus akurat. Pastikan apakah NIK aktif dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi itu, Octovianus menambahkan rekonsiliasi data dilakukan setiap bulan bersama perangkat daerah terkait serta pemerintah kabupaten/kota. Peserta yang dilaporkan meninggal dunia langsung dinonaktifkan.
"Namun, pelaporan yang belum sepenuhnya dilakukan secara waktu nyata (real time) menjadi tantangan yang perlu dibenahi, " tuturnya. .
Lanjutnya, untuk capaian UHC, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Riau yang turut menganggarkan subsidi iuran bagi kabupaten/kota. Kebijakan ini membantu pemerintah daerah dalam mendaftarkan masyarakat secara maksimal ke dalam program JKN.
GoogleNews
