Keritang - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Gerakan Tanam (Gertam) Serentak. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual via Zoom ini diinisiasi langsung oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) Kementerian Pertanian Republik Indonesia kamis (30/04)
Program ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan beras di tengah tantangan ekonomi global
Acara tanam serentak ini mencakup target nasional seluas 50.000 hektar yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan dipusatkan di lokasi Oplah dan CSR yang berada di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Keritang. Pelaksanaan acara berlangsung pada Kamis (30/04), dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah dan instansi terkait, menandakan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mensukseskan program swasembada pangan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, H. Umar, S.Pt., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama dengan Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc., Kepala Balai Pelatihan Lembang Kementan RI. Kehadiran mereka menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap instruksi pusat. Dalam konteks ini, Dinas Pertanian Inhil menempatkan program tanam serempak bukan sekadar aktivitas agraris biasa, melainkan sebagai instrumen vital dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya terhadap komoditas strategis seperti beras.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Inhil, stabilitas harga beras sangat bergantung pada ketersediaan stok yang kontinu di tingkat produsen. Dengan melaksanakan tanam serempak yang sinkron dengan gerakan nasional, diharapkan tidak terjadi kekosongan pasokan atau gap produksi yang sering kali memicu lonjakan harga di pasar. Oleh karena itu, percepatan tanam di wilayah Inhil menjadi kunci untuk memastikan bahwa inflasi akibat volatilistas harga pangan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc., selaku Kepala Balai Pelatihan Lembang Kementan RI dan penanggung jawab Satgas Brigade Pangan Provinsi Riau, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Kabupaten Indragiri Hilir. Ia menegaskan bahwa kegiatan Gertam Serempak ini melibatkan 50.000 hektar lahan di 25 provinsi, termasuk Riau. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang terlihat di Inhil merupakan contoh nyata dari keseriusan pemerintah dalam maintaining food security atau keamanan pangan nasional.
Sementara itu, Kapoksi BRMP Riau, Taufik Hidayat, SP., M.Si., memberikan rincian teknis mengenai realisasi target di lapangan. Ia menyebutkan bahwa khusus untuk Kecamatan Keritang di Kabupaten Indragiri Hilir, target tanam mencapai 43 hektar menggunakan varietas unggul "Bujang Keritang". Secara agregat, enam kabupaten di wilayah kerja tersebut telah mencatatkan luasan tanam sebesar 323,5 hektar. Capaian ini merupakan bagian dari Gertam tahap ketiga yang terus digenjot oleh Satgas Swasembada Pangan dan Brigade Swasembada Pangan.
Hadirnya berbagai elemen pejabat dalam kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang solid. Selain Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Balai Pelatihan, turut hadir Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Surohman, S.ST., Camat Keritang Wono Sugito, Danramil 09/Kemuning, Lurah Kotabaru, serta para penyuluh pertanian dan staf fungsional. Keterlibatan unsur militer melalui Danramil dan kekuatan lokal melalui Lurah serta penyuluh diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi dan memastikan luas tambah tanam sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dengan terlaksananya tanam serentak ini, Kabupaten Indragiri Hilir optimis dapat berkontribusi signifikan terhadap target nasional sekaligus menjaga kestabilan ekonomi lokal. Melalui pendekatan pengendalian inflasi berbasis suplai komoditas beras, Dinas Pertanian Inhil berharap kesejahteraan petani meningkat seiring dengan terjaminnya pasar dan harga yang stabil. Langkah proaktif ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian memegang peranan sentral dalam menjaga keseimbangan makroekonomi daerah maupun nasional.