Tembilahan – Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan kredibel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah institusi perguruan tinggi, lembaga kajian, instansi pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan pada Selasa 14 Juli 2026 bertempat di Aula kantor KPU Indragiri Hilir jalan KH.Dewantara No.43Tembilahan.
Penandatanganan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi KPU Indragiri Hilir dalam mensinergikan praktik penyelenggaraan kepemiluan dengan basis keilmuan akademik, data statistik yang valid, serta penguatan moral di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam agenda strategis ini antara lain perwakilan dari Institut Agama Islam (IAI) Ar-Risalah Indragiri Hilir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab, Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer (LKSPK), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hilir.
Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir Syamsul Masjan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperluas jangkauan pendidikan pemilih. "Sinergi antara praktik penyelenggaraan pemilu dan keilmuan akademik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, berbasis bukti, dan berkelanjutan," tegasnya.
Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, KPU Indragiri Hilir merancang kolaborasi ini dengan perhitungan yang matang. Keterlibatan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga kajian dinilai memiliki peran penting, karena sejalan dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai menara gading pendidikan, melainkan sebagai motor penggerak penelitian dan pengabdian masyarakat.
Melalui sinergi ini, KPU Indragiri Hilir berharap dapat melahirkan kajian-kajian ilmiah yang tajam untuk mendukung kebijakan kepemiluan yang berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus memperkuat tegaknya demokrasi substantif di Indragiri Hilir.
Tak hanya mengandalkan pendekatan akademis, akurasi data turut menjadi sorotan utama dalam kerja sama ini. Oleh karena itu, KPU Indragiri Hilir secara khusus menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pemegang otoritas data statistik resmi. Bagi KPU, data yang presisi dan valid adalah urat nadi dalam menyusun perencanaan yang matang.
Kehadiran BPS diharapkan mampu memberikan fondasi data yang kuat untuk kebutuhan pemetaan wilayah hingga evaluasi kebijakan, sehingga seluruh tahapan pemilihan ke depan dapat dieksekusi dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, untuk memperkuat pendekatan di level akar rumput, KPU Indragiri Hili turut merangkul Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar yang memiliki jaringan luas dan pengaruh sosial yang mengakar, Muhammadiyah diposisikan sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi pendidikan pemilih.
Lebih dari sekadar sosialisasi, nilai-nilai keislaman dan etika publik yang melekat pada Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi benteng moral di tengah masyarakat. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong partisipasi politik yang tidak hanya tinggi, tetapi juga damai, beradab, dan menjunjung tinggi integritas.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban, Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM , Muhammad Arif, menegaskan bahwa "Kerja sama lintas sektoral ini memang menjadi bagian dari ruang lingkup tugas dan kewenangan kami di Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM untuk memperkuat partisipasi publik.
Kami tidak ingin nota kesepahaman ini berhenti di atas kertas atau sekadar seremonial belaka. Setelah hari ini, kami akan langsung bergerak menurunkan mandat ini ke dalam program konkret," ujar Muhammad Arif saat diwawancarai di sela-sela acara.
Ia menambahkan, langkah taktis terdekat yang akan diambil meliputi riset kepemiluan bersama pihak kampus, lembaga atau pusat kajian LKSPK, pemanfaatan data makro BPS untuk memetakan kantong-kantong sosialisasi agar lebih tepat sasaran, hingga menggandeng jaringan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya dalam mengedukasi pemilih.
"Target kami jelas: meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar mengejar angka kuantitas, melainkan melahirkan pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas," pungkas Arif.
GoogleNews
