Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/02/2025).
Ratas ini difokuskan pada pembahasan percepatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan lahan untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional. Ia menyampaikan tiga isu krusial: ketersediaan lahan hunian yang terjangkau, alokasi lahan industri untuk mendorong investasi, serta perlindungan lahan perkebunan dan kawasan konservasi. “Pemerataan akses terhadap tanah harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nusron memaparkan bahwa permintaan lahan perumahan meningkat seiring pertumbuhan penduduk, terutama di wilayah urban. Di sisi lain, kebutuhan lahan industri di kawasan ekonomi khusus juga harus diprioritaskan untuk menarik investor. Namun, ia mengingatkan agar ekspansi perkebunan dan proyek infrastruktur tidak mengabaikan daya dukung lingkungan, termasuk pencegahan deforestasi dan perlindungan daerah resapan air.
“Pembangunan harus holistik. Kita tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam hanya untuk mengejar target ekonomi jangka pendek,” ujar Nusron. Ia mengusulkan integrasi data spasial berbasis teknologi digital untuk memantau penggunaan lahan secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih akurat dan transparan.
Ratas ini juga dihadiri seluruh menteri di bawah Kementerian Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), serta sejumlah kepala lembaga terkait. Kolaborasi antarkementerian dinilai krusial guna menyinkronkan kebijakan tata ruang, pertanahan, dan pembangunan infrastruktur. “Koordinasi yang solid akan meminimalisir tumpang tindih regulasi dan memastikan program berjalan efektif,” tambah Nusron.
Presiden Prabowo dalam arahannya menyoroti pentingnya kecepatan eksekusi program infrastruktur tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. “Pemerintah akan fokus pada proyek strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, seperti jalan tol, pelabuhan, dan permukiman tertata. Namun, semua harus ramah lingkungan,” tegasnya. Ia juga meminta agar konflik lahan diselesaikan secara humanis untuk menghindari gesekan sosial.
Usai rapat, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan segera menyusun kebijakan terpadu untuk mempercepat redistribusi lahan kepada masyarakat miskin dan petani. Langkah ini didukung dengan percepatan sertifikasi tanah secara massal serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah. “Kami akan bentuk tim percepatan bersama pemda dan stakeholders untuk memastikan implementasi tepat waktu,” jelasnya.
Ratas ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dengan sinergi antarlembaga, pemerintah optimis dapat mewujudkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pelestarian alam untuk kemakmuran rakyat.
GoogleNews
