Magelang, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung investasi. Hal ini disampaikan dalam pembekalan bagi kepala daerah di Magelang Retreat yang berlangsung di Komplek Akademi Militer Magelang, Kamis (27/02/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyoroti isu strategis terkait pertanahan, Reforma Agraria, dan tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, dengan 55,9 juta hektare atau 79,5% sudah terpetakan dan bersertipikat. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan, atau sekitar 20,5% dari total APL. “Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi penting untuk mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan. Tanpa kepastian hukum, konflik pertanahan dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
Selain itu, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. RDTR yang baik dapat memastikan bahwa penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah berhasil memetakan dan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Ia berharap langkah ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai target nasional dalam reforma agraria. “Kami berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya ini, baik melalui bantuan teknis maupun pendanaan,” ujarnya.
Reforma agraria sendiri merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta mendorong pembangunan yang inklusif. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
Di akhir sesi, Menteri Nusron mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi dalam mewujudkan reforma agraria dan tata ruang yang baik. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.
Magelang Retreat yang dihadiri oleh para kepala daerah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai isu strategis terkait pertanahan dan tata ruang. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, diharapkan target reforma agraria dan optimalisasi tata ruang dapat tercapai dalam waktu yang telah ditetapkan.
GoogleNews
