Yogyakarta - Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, melakukan pembinaan terkait percepatan dan penguatan pelaksanaan Reforma Agraria di Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta, pada Rabu (25/06/2025).
Pada arahannnya, Dirjen Penataan Agraria menyoroti pentingnya penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai platform kolaboratif lintas sektor, guna menyelesaikan konflik agraria, mendorong distribusi tanah yang berkeadilan, serta mengakselerasi penataan akses secara berkelanjutan.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah bahwa sesungguhnya reforma agraria itu bukan hanya sebatas pemberian tanah kepada masyarakat, tetapi juga memastikan tanah tersebut produktif dan berdaya guna. Upaya ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian produktif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pelibatan petani lokal dalam ekosistem pangan yang tangguh. "Mari kita sukseskan swasembada pangan, ketahanan pangan dengan mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan perda LP2B agar alih fungsi lahan sawah dapat dikendalikan," tegasnya.
Dirjen Penataan Agraria menyebutkan bahwa Reforma Agraria harus memiliki tiga komponen utama: penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian konflik agraria. "Selain itu, reforma agraria juga harus berorientasi pada keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi pasca-redistribusi tanah,” ujar Dirjen Penataan Agraria di hadapan seluruh jajaran Kanwil dan perwakilan pemda DIY.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Ditjen Penataan Agraria, Direktur Landreform, Direktur Penatagunaan Tanah, dan Kepala Kanwil BPN DIY beserta jajarannya ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah DIY untuk membangun Reforma Agraria yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
GoogleNews
