PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dilaksanakan pada Senin (28/7/2025) ini sekaligus menetapkan persetujuan dewan serta mendengarkan pendapat akhir dari pihak eksekutif yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang memimpin jalannya sidang menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen akuntabilitas yang mencerminkan seberapa jauh anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui juru bicaranya, Khairul Umam, Banggar DPRD Riau menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan daerah berhasil mencapai Rp11,2 triliun dari target yang telah ditetapkan, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,4 triliun atau 85,42 persen.
Meski angka ini menunjukkan efisiensi, Banggar tetap menggarisbawahi perlunya optimalisasi penyerapan anggaran, terutama di beberapa OPD yang realisasinya masih rendah.Banggar juga menyoroti efektivitas pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Di samping itu, mereka merekomendasikan agar anggaran untuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mitigasi perubahan iklim dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 juga menjadi perhatian serius.
Banggar menilai kondisi tersebut sebagai cerminan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi perencanaan maupun teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Banggar DPRD Riau menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, bukan hanya dari sisi kuantitas penyerapan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat,” tegas Khairul.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, masukan yang disampaikan melalui Banggar menjadi bagian penting dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
“Kami mengapresiasi seluruh catatan dan saran yang diberikan DPRD, terutama dari Banggar, karena ini mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap kualitas pembangunan di Riau,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Riau akan terus berupaya melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal efisiensi anggaran dan ketepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kami akan lebih memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang konkret bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
GoogleNews
