Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/05/2026). Dalam keterangannya usai diterima Presiden, Bahlil menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional kepada Presiden. Bahlil menyampaikan bahwa seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.
“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah enggak ada masalah,” ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” lanjutnya.
Pertemuan tersebut mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
- Nasional
- DKI
Panggil Menteri ESDM, Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Energi Nasional Aman dan Evaluasi Penataan IUP
Pilihan Redaksi
IndexPM2.5 Pekanbaru 142,5 µg/m³, Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat Dini Hari hingga Kamis Pagi
Dunia Konservasi Berduka, Gajah Diego Mati di PLG Minas Riau
Perketat Pengawasan, Komdigi Minta 25 PSE Lingkup Privat Penuhi Kewajiban Pendaftaran
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Perketat Pengawasan, Komdigi Minta 25 PSE Lingkup Privat Penuhi Kewajiban Pendaftaran
Kamis, 17 September 2026 - 21:16:29 Wib Nasional
PERINTIS 10 Hari Jawab Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Pertanahan yang Pasti dan Cepat
Kamis, 17 September 2026 - 14:30:39 Wib Nasional
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027
Kamis, 17 September 2026 - 14:29:15 Wib Nasional
Kumpulkan Seluruh Pejabat Administrator Pusat dan Daerah, Sekjen ATR/BPN: Pelayanan Harus Tetap Optimal
Kamis, 17 September 2026 - 14:27:10 Wib Nasional