TEMBILAHAN – Di balik selembar sertipikat tanah yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat, terdapat proses panjang yang melibatkan ketelitian dan integritas tinggi. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan bahwa kelancaran dan keabsahan penerbitan dokumen hukum tersebut sangat bergantung pada dua garda terdepan di lapangan, yaitu petugas ukur dan Panitia A.
Petugas ukur merupakan lini pertama yang bersentuhan langsung dengan letak fisik tanah di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Inhil bertanggung jawab melakukan pengukuran fisik, penetapan batas, serta pemetaan bidang tanah secara rinci. Penggunaan teknologi pengukuran modern terus dioptimalkan guna memastikan tingkat akurasi koordinat yang presisi dan meminimalkan potensi sengketa batas di masa mendatang.
Tugas petugas ukur tidak sekadar membawa peralatan teknis ke lapangan, tetapi juga memastikan kesepakatan batas tanah antar-tetangga yang berbatasan (kontradiktur delimitasi). Proses ini membutuhkan komunikasi serta ketelitian tinggi agar data spasial yang dihasilkan benar-benar akurat. Data teknis hasil pengukuran inilah yang kelak menjadi dasar pemetaan resmi dalam peta pendaftaran tanah.
Setelah tahap pengukuran fisik dan pemetaan selesai dilakukan, berkas dan data teknis tersebut diserahkan kepada Panitia A. Panitia A merupakan tim gabungan yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data yuridis atas bidang tanah yang dimohonkan. Tim ini terdiri dari unsur pejabat pertanahan serta didampingi oleh lurah atau kepala desa setempat.
Dalam menjalankan fungsinya, Panitia A melakukan penelitian mendalam terhadap riwayat kepemilikan tanah, keabsahan dokumen pendukung, hingga pemeriksaan fisik langsung di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam status sengketa, tidak berada di atas kawasan hutan yang dilarang, serta benar-benar dikuasai oleh pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sinergi yang solid antara petugas ukur dan Panitia A menjadi kunci utama Kantor Pertanahan Inhil dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang akuntabel. Kolaborasi teknis dan yuridis ini dirancang untuk melindungi hak-hak hukum masyarakat, sehingga sertipikat yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan tidak mudah digugat di kemudian hari.
Kantor Pertanahan Inhil mengimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendukung kelancaran tugas para petugas di lapangan. Pemohon diharapkan dapat menyiapkan dokumen kepemilikan secara lengkap, memasang tanda batas (patok) tanah secara jelas, serta mendampingi petugas saat proses pengukuran dan pemeriksaan lokasi berlangsung.
Melalui pengenalan peran penting petugas ukur dan Panitia A ini, Kantor Pertanahan Inhil berharap kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai prosedur sertipikasi tanah semakin meningkat. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan kerja keras para petugas di lapangan, proses pendaftaran tanah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang merata.
GoogleNews
