Kempas - Pada masa sidang II tahun 2025, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil II Kabupaten Indragiri Hilir, Septina Primawarti Rusli, SE, MM, menggelar pertemuan dengan masyarakat Desa Bayas Jaya untuk menampung aspirasi terkait pembangunan desa Rabu (05/03)
Dalam acara tersebut, Kepala Desa Bayas Jaya, Yahya, menyampaikan potensi utama desa berupa kebun durian dan lahan pertanian padi serta palawija. Namun, ia menekankan kendala serius yang dihadapi saat musim penghujan (Desember-Februari), di mana banjir mengancam kelangsungan kebun dan lahan pertanian.
Yahya menjelaskan, kebun durian membutuhkan pembangunan skat tanggul dan normalisasi parit untuk mencegah genangan air. Sementara itu, lahan pertanian memerlukan tanggul pinggir sungai sepanjang 5 km guna menahan luapan air. “Jika ini tidak segera diatasi, kerugian ekonomi masyarakat akan semakin besar,” ujarnya. Ia berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk solusi jangka panjang tersebut.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat. Ketua Gapoktan, Slamet Kuswanto, menyoroti infrastruktur pertanian yang masih minim. Ia meminta pembangunan Jaringan Utama Tanaman (JUT) dan jalan produksi untuk memudahkan distribusi hasil pertanian. “Akses jalan yang buruk menghambat pemasaran komoditas, terutama saat musim hujan,” tegas Slamet.
Selanjutnya, perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) menyampaikan aspirasi tentang program kerajinan dari lidi sawit yang sempat berjalan pada 2024. Mereka meminta dukungan dana dan pelatihan lanjutan untuk mengembangkan produk tersebut. “Kerajinan ini berpotensi menambah pendapatan keluarga, tetapi perlu pendampingan agar lebih bernilai ekonomis,” ujar salah satu anggota KWT.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Bayas Jaya mengajukan dua pertanyaan kritis. Pertama, ia menanyakan prosedur pengajuan perbaikan jalan provinsi yang rusak di wilayah desa. “Apakah harus melalui proposal resmi atau ada mekanisme khusus agar cepat ditindaklanjuti?” tanyanya. Kedua, ia menyoroti pemanfaatan Dana CSR perusahaan yang dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat. “Perlu transparansi dan sinergi antara perusahaan, desa, dan pemda agar CSR tepat sasaran,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Septina Primawarti Rusli menyatakan akan mendorong percepatan pembahasan anggaran untuk tanggul dan normalisasi saluran air melalui skema APBD Perubahan 2025. Untuk permintaan JUT dan jalan produksi, ia berjanji mengkoordinasikan dengan Dinas PUPR. “Program kerajinan lidi sawit bisa diintegrasikan dengan Dinas Perindustrian dan UMKM,” jelasnya.
Terkait jalan provinsi, Septina menegaskan bahwa desa dapat mengajukan permohonan resmi ke DPRD untuk memprioritaskan perbaikannya. Soal CSR, ia mendorong pembentukan forum komunikasi antara desa dan perusahaan agar alokasi dana lebih transparan. “Kami akan memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan sawit dan perkebunan di wilayah ini,” ucapnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen Septina untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi secara bertahap. “Pembangunan desa adalah prioritas, terutama yang menyangkut ketahanan ekonomi dan infrastruktur dasar,” pungkasnya. Rencana tindak lanjut diharapkan segera direalisasikan guna mengoptimalkan potensi Desa Bayas Jaya serta mengatasi kendala yang ada.
GoogleNews
