Jakarta — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama elemen mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta menggelar audiensi dengan Komisi X DPR RI pada Senin (11/5/2026) di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Front Mahasiswa Nasional serta DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan tinggi yang dinilai semakin membebani mahasiswa, terutama terkait biaya kuliah dan arah kebijakan pengelolaan kampus.
Dalam audiensi itu, mahasiswa menyoroti tren kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka menilai kenaikan biaya pendidikan berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
“Pendidikan seharusnya menjadi hak seluruh rakyat, bukan berubah menjadi beban ekonomi yang semakin sulit dijangkau mahasiswa dan keluarga,” ujar ferdi selaku perwakilan GmnI UIN Jakarta
Selain persoalan UKT, mahasiswa juga menuntut pemerataan fasilitas ramah penyandang disabilitas di lingkungan kampus. Menurut mereka, masih banyak fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif dan belum memberikan akses setara bagi mahasiswa disabilitas.
Mahasiswa juga meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang penerapan pola Badan Layanan Umum (BLU) serta transformasi kampus menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan tinggi karena kampus dituntut mencari sumber pembiayaan secara mandiri.
Adapun garis besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi tersebut meliputi:
1. Menghentikan tren kenaikan UKT dan menurunkan biaya kuliah sesuai kemampuan mahasiswa.
2. Mewujudkan pemerataan fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas.
3. Mengkaji ulang penerapan BLU dan transformasi kampus menuju PTN-BH.
Dalam kesempatan tersebut, Karmila Sari selaku anggota Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu pendidikan nasional. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan pendidikan.
Karmila Sari juga menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa terkait persoalan UKT, aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, hingga evaluasi kebijakan BLU dan PTN-BH. Menurutnya, ruang dialog antara mahasiswa dan DPR perlu terus dibangun agar kebijakan pendidikan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
GMNI UIN Jakarta menegaskan akan terus mengawal isu pendidikan nasional dan mendorong kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada mahasiswa serta masyarakat luas.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dengan penyampaian aspirasi dan masukan dari mahasiswa kepada Komisi X DPR RI terkait kondisi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini.
GoogleNews
